DPRD Gelar Rapat Paripurna Penetapan Nota Kesepakatan KUPA Dan PPAS

DPRD Gelar Rapat Paripurna Penetapan Nota Kesepakatan KUPA Dan PPAS

DPRD Blitar telah menggelar Rapat Paripurna, Penetapan Nota Kesepakatan atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plavon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2016. Kegiatan yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD kota Blitar Senin 03 Oktober 2016, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Walikota dan Wakil Walikota, Sekda dan anggota Forpimda Kota Blitar serta para kepala SKPD se Kota Blitar. Paripurna ini merupakan kelanjutan dari agenda paripurna dengan agenda penjelasan Walikota Blitar tentang KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2016, serta pembahasan-pembahasannya. 

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto pada Senin, didalamnya diisi dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar terhadap KUPA dan PPAS Perubahan yang disampaikan juru bicara badan anggaran, Haji Muhammad Nuhan Eko Wahyudi, SH. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Kota Blitar dan pendapat akhir Walikota Blitar, serta penandatanganan nota kesepakatan. 

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, fraksi-fraksi di DPRD Kota Blitar menyetujui KUPA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2016. Mulai dari fraksi PDI Perjuangan yang di sampaikan Bayu Setyo Kuncoro sekretaris fraksi. Fraksi Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Hj. Rofiqoh, S.Ag ketua fraksi, Fraksi Indonesia Raya Raya Adil Sejahtera yang disampaikan Basuki Rahmad Bendahara fraksi, serta pandangan akhir Fraksi Persatuan Karya Demokrat yang disampaikan Rahmad Fauzi anggota fraksi. 

Sementara itu dalam penyampaian pendapat akhir Walikota Blitar yang disampaikan Drs. Santoso, M.Pd Wakil Walikota Blitar menyambut baik, masukan dan saran anggota dewan yang telah disampaikan terkait KUPA dan PPAS Perubahan ini.

“Saran tentang efisien maupun efektifitas anggaran, dengan menetapkan anggaran yang prioritas dan mendesak. Fokus pada arah dan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Serta masukan-masukan yang lain akan kami tindak lanjuti”, kata Santoso. 

Sedangkan kepada para kepala SKPD karena waktunya singkat, agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam menggunakan anggaran, dengan tidak mengurangi kualitas program serta tetap mempertahankan ketaatan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dipost Oleh Sekretariat

Operator Website

Post Terkait