Sejumlah Masalah Kota Blitar pada RPJMD II

Sejumlah Masalah Kota Blitar pada RPJMD II
Pemkot Blitar mengakui masih terdapat sejumlah masalah pada proses pembangunan di dalam rentang waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II Kota Blitar Tahun 2006-2010. Hal ini mengakibatkan pada tingkat pencapaian, visi Kota Blitar di dalam RPJMD II baru sebatas hampir terwujud. Demikian disampaikan Wali Kota Blitar, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS. Dia melanjutkan, sejumlah masalah tersebut meliputi semua aspek pemerintahan daerah, mulai dari proses pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang dilakukan Pemkot Blitar sepanjang tahun 2006-2010. Masalah pertama, adalah perubahan peraturan perundangan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan konsekuensi besar terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga menghambat percepatan pembangunan. Dan, kedua, konsistensi Pemerintah RI dalam memenuhi amanat peraturan perundangan masih belum optimal, terangnya. Hal ini, imbuh Wali Kota Blitar, mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga, memungkinkan terjadinya pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan visi dan misi daerah, namun karena berasal dari Pemerintah RI harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Masalah berikutnya, adalah belum berjalan atau lancarnya mekanisme koordinasi dan hubungan kerja antara SKPD teknis dengan instansi/SKPD pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan bahkan, Kementerian RI yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemkot Blitar, ungkapnya. Wali Kota Blitar menambahkan, masalah terakhir yang menjadikan visi Kota Blitar masih dalam tataran hampir terwujud adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, baik dari kalangan aparatur pemerintahan maupun di kalangan masyarakat, yang masih belum optimal dan maksimal. Padahal, pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Blitar, dan menjadi jawaban atas tantangan pelayanan masyarakat di masa mendatang. Hal ini juga menjadi salah satu prasyarat untuk menciptakan good government di Kota Blitar, pungkasnya. (bnn)

Dipost Oleh Sekretariat

Operator Website

Post Terkait