Menjadikan Bappeda yang Profesional dalam Perencanaan
Rukun Agawe Santoso

Executive Summary

1.      PENDAHULUAN

 A.     Latar Belakang

Berdasarkan amanat pasal 101, dan 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diatur sebagai berikut :

1.      Bappeda menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah);

2.      RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a.     persiapan penyusunan RKPD;

b.     penyusunan rancangan awal RKPD;

c.      penyusunan rancangan RKPD;

d.     pelaksanaan musrenbang RKPD;

e.     perumusan rancangan akhir RKPD; dan

f.       penetapan RKPD.

3.      Rancangan awal RKPD, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.

 

Sejalan dengan ketentuan tersebut, sebagai proses yang berkelanjutan, sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( MUSRENBANG RKPD ) Kota Blitar Tahun 2014, maka perlu disusun Rancangan Awal RKPD, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.      Mengacu pada kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan berdasarkan RPJMD 2011-2015 Kota Blitar;

2.      Mempedomani prioritas pembangunan tahunan nasional dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah serta prioritas dan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan berdasarkan RPJM Nasional 2010-2014;

3.      Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW provinsi, kabupaten/kota;

4.      Menerapkan 14 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan urusan wajib sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

5.      Memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun sebelumnya dan mengacu prioritas pembangunan tahunan dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi;

6.      Menelaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang memuat pandangan dan pertimbangan terhadap arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang belum ditampung dalam RKPD / Perubahan RKPD Tahun 2013 dan selaras dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015;

7.      Perumusan rancangan awal RKPD dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik;

8.      Konsultasi publik dapat dilakukan melalui : semiloka, workshop atau publikasi media massa/website untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Dengan telah selesainya penyusunan Rancangan Awal RKPD 2014 Kota Blitar, maka dalam rangka menjalankan rangkaian tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Pemerintah Kota Blitar melalui Bappeda akan menyelenggarakan forum KONSULTASI PUBLIK bersama para pemangku kepentingan, untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2014.

B.    Tujuan

Tujuan dari penyusunan Executive Summary Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2014 adalah untuk membantu memberikan informasi yang ringkas, padat dan langsung berisi poin-poin utama dari dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Blitar 2014, yang akan diberikan kepada para pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik. Buku Executive Summary inilah yang menjadi panduan utama peserta forum KONSULTASI PUBLIK dalam mencermati keseluruhan isi Rancangan Awal RKPD Kota Blitar 2014, karena diselenggarakannya forum KONSULTASI PUBLIK terhadap dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2014, bertujuan untuk memperoleh masukan, saran dan aspirasi termasuk harapan para pemangku kepentingan di Kota Blitar terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan pada tahun 2014.

C.    Sasaran

1.      Tersusunnya dokumen yang berisi ringkasan materi Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2014 yang mampu memberikan informasi secara komprehensif, mudah dipahami dan dicermati pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik;

2.      Berjalannya forum konsultasi publik yang membahas Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2014 dengan tertib, lancar dan tercapai tujuan dalam memberikan aspirasi dan masukan atas rancangan RKPD.

 

2.       RANCANGAN AWAL RKPD 2014 KOTA BLITAR

 A.     Informasi Makro Ekonomi Daerah

NO

INDIKATOR

REALISASI

 

PROYEKSI

2010

2011

2012

2013

1

PDRB per kapita     (Rp. juta)

14,105,334.00

15,700,028.00

16,973,609.00

18,504,347.88

2

Laju  pertumbuhan ekonomi

6.32

6.59

6.67

6.77

3

Inflasi (%)

6.19

5.22

5.03

4.42

4

Struktur PDRB (sektor)

 

 

 

 

 

- Sektor Primer (%)

7.71

7.49

7.02

6.68

 

- Sektor Sekunder (%)

18.11

17.87

16.52

15.76

 

- Sektor Tersier(%)

74.18

74.63

76.46

77.56

5.

Jumlah penduduk

140,574.00

142,056.00

144,817.29

147,244.82

6.

Jumlah penduduk miskin

10,100.00

10,100.00

8,438.29

7,249.14

7.

Prosentase penduduk miskin (%)

8.68

8.00

6.76

5.90

8.

PDRB ADHK Tahun 2000 (Rp Miliar)

986,211,845.00

1,051,197,104.00

1,140,473,228.46

1,221,394,145.01

9.

IPM

77.42

77.89

78.30

78.73

 

a. Indeks Pendidikan

 

 

 

 

 

b. Indeks Kesehatan

 

 

 

 

 

c. Indeks Daya Beli

 

 

 

 

10.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

6.66

6.66

6.51

6.23

11.

Pertumbuhan PDRB (%)

6.32

6.59

6.62

6.73

 

B.    Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2014

Berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015, ditegaskan bahwa tahun 2014 berperan sebagai tahun evaluasi sekaligus pengambilan langkah-langkah penting atas capaian yang telah diperoleh terhadap keseluruhan capaian yang telah ditentukan melalui pengendalian atas program pembangunan yang memiliki capaian lebih, serta menggenjot program pembangunan yang capaiannya masih kurang dari yang diharapkan.  Dengan fokus prioritas yang harus dilaksanakan adalah :

1.      Peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan;

2.      Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal;

3.      Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan;

4.      Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan;

5.      Peningkatan kualitas sarana prasarana dan tata kelola pendidikan;

6.      Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

7.      Peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat melalui Wajib Belajar 12 tahun;

8.      Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk meningkatkan mutu serta daya saing lulusan;

9.      Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan;

10.   Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan optimalisasi dan pengembangan sistem jaminan kesehatan;

11.   Peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan

12.   Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;

13.   Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa daerah;

14.   Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat;

15.   Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal;

16.   Peningkatan sinergi penanggulangan kemiskinan antar sektor dan antar program;

17.   Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin;

18.   Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

19.   Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat;

20.   Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

21.   Mengembangkan sinergi peran, fungsi dan kerjasama antar stakeholders pembangunan;

22.   Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;

23.   Peningkatan manajemen pengelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup melalui proses pembelajaran dan pembangunan yang partisipatif;

24.   Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup;

25.   Peningkatan konservasi lingkungan hidup.

 

C.    Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015, prioritas pembangunan pada tahun ke empat atau di tahun 2014 adalah ?Evaluasi Dan Pengambilan Langkah-Langkah Atas Capaian Yang Telah Ditentukan Melalui Pengendalian Atas Program Pembangunan Yang Memiliki Capaian Lebih, Serta Menggenjot Program Pembangunan Yang Capaiannya Masih Kurang Dari Yang Diharapkan?. Evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar mutlak, sebagai titik awal bagi perencanaan program pembangunan ke depan dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas dan sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPD tahun lalu, perkembangan dinamika pembangunan di masyarakat melalui mekanisme Musrenbang RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional dengan  kerangka pendanaan masing-masing program/kegiatan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan permasalahan yang ada di Kota Blitar serta merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2012-2015 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014 yang juga adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD mengacu pada tujuan dan sasaran yang terdapat pada dokumen RPJMD yang telah disusun. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing ? masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut :

 

Misi

Tujuan

Sasaran

Visi : Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan, dan Religius melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015

1.  Mewujudkan masya-rakat yang berwawa-san kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa

 

 

 

 

1.  Meningkatkan wa-wasan kebangsaan dan jati  diri  masya-rakat kota blitar

Meningkatnya semangat nasionalisme, pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal

2.  Meningkatkan  penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

1.   Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan

2.   Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Norma Sosial

2.  Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan 

 

 

 

 

 

1.  Meningkatkan kualitas  dan pemerataan pelayanan pendidikan

 

 

 

1.   Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan

2.   Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan

3.   Meningkatnya penerapan kurikulum pendidikan karakter dan budi pekerti

2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

3.  Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata

1.  Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

2. Meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

 

4.  Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan

 

 

 

 

1.  Meningkatkan kualitas sistem perekonomian kerakyatan

1.   Meningkatnya Infrastruktur Perekonomian Masyarakat

2.   Meningkatnya Usaha Ekonomi Kerakyatan

2.  Memantapkan penanggulangan kemiskinan yang komprehesif secara terpadu dan partisipatif

Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

5.  Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

1. Meningkatkan pembangunan yang  partisipatif

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2. Meningkatkan kualitas  pelayanan kepada masyarakat

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

3. Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

 

 

 

 

  


Penjelasan Indikasi Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014

 

No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja Sasaran

SKPD

Indikator

Target

1

2

3

4

5

6

1.

Peningkatan dan pengem-bangan wawasan kebangsaan

1.  Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Prosentase peningkatan pe-ran serta pemuda

65%

Bapemas KB

 

 

2.  Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Prosentase penurunan angka kriminalitas

90%

Bakesbang Linmas Pol

 

 

 

3.  Program Peningkatan Kea-manan dan Kenyamanan Lingkungan

Prosentase penurunan angka kriminalitas

71%

Bakesbang Linmas Pol

 

 

4.  Program Pemeliharaan Kan-trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Prosentase peningkatan peran serta pemuda

95%

Bakesbang Linmas Pol

 

 

5.  Program Peningkatan Pem brantasan Penyakit Masya-rakat (Pekat)

Prosentase penurunan penyakit masyarakat

90%

Bakesbang Linmas Pol, Kelurahan

 

 

6.  Program Pendidikan Politik Masyarakat

Prosentase peningkatan ke sadaran berpolitik masya-rakat

85%

Bakesbang Linmas Pol, Kecamatan, Kelurahan

 

 

7.  Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Prosentase peningkatan kualitas penanggulangan korban bencana alam

80%

Bakesbang Linmas Pol, Kelurahan

2.

Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal

1.  Program Pengelolaan Kekaya-an Budaya

 

Prosentase peningkatan kualitas seni budaya

 

4%

 

Kominparda, Bag. Humas Protokol, Kecamatan dan Kelurahan

 

 

2.  Program Pengelolaan Kera-gaman Budaya

Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar

70%

Kominparda, Dikda, Kec & Kelurahan

 

 

3.  Program Pengembangan Nilai Budaya

Prosentase peningkatan pengembangan nilai budaya

60%

Dinas Kominparda, Dinas Pendidikan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

3.

Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai ? Nilai Keagamaan

Program Kemitraan Pengembang an Wawasan Kebangsaan

Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan

52%

Bakesbangpol dan Linmas, Bag. Humas Protokol, Kecamatan dan Kelurahan

4.

Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan

1.    Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan  Keuangan Daerah

Prosentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah

80%

DPKD

 

 

2.    Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase peningkatan keberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

80%

Bag. Kesra

 

 

3.    Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat

95%

Bag. Kesra

5.

Peningkatan kualitas sarana prasarana dan tata kelola pendidikan

1.    Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Prosentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan

85%

Dinas Pendidikan Daerah

 

 

2.    Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Prosentase peningkatan fasilitas taman baca

85%

Dikda, UPT Pusat Sumber Belajar

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Program Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah APK pendidikan anak usia dini

5836 siswa

Dinas Pendidikan Daerah dan UPTD Pendidikan

 

 

4.    Program Pendidikan Luar Biasa

Prosentase kelulusan pendidikan luar biasa

100%

Dinas Pendidikan Daerah dan UPTD Pendidikan

6.

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi

45%

Dinas Pendidikan Daerah

7.

Peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat melalui wajib belajar 12 tahun

1.    Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Prosentase Peningkatan kualitas pendidikan dasar 9 tahun yang diukur dari :

-  % APK SD/MI/Pkt. A

-  % APK SMP/MTs/Pkt. B

-  % APM SD/MI/Pkt. A

- Angk. Lulus SD/MI

- Angk.lulus SMP/MTs

 

 

 

135%

150%

120%

100%

100%

Dinas Pendidikan Daerah dan UPTD Pendidikan

 

 

2.    Program Pendidikan Menengah

Prosentase Peningkatan kua litas pendidikan menengah yang diukur dari :

- Prosen APK SMA/SMK/MA

- Prosen APM SMA/SMK/MA

- Angk. Lulus SMA/SMK/MA

 

 

 

150%

125%

100%

Dinas Pendidikan Daerah dan UPTD Pendidikan

8.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk meningkatkan mutu serta daya saing lulusan

1.    Program Pendidikan non Formal

 

 

Prosentase Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan non Formal

80%

Dinas Pendidikan Daerah

 

 

2.    Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sekolah Gratis

Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan yang diukur dari angka rata ? rata lama sekolah dan angka melek huruf

11 thn dan 99%

Dinas Pendidikan Daerah

9.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan

1.    Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

65%

Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan

 

 

2.    Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prosentase penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

90%

Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan

 

 

3.    Program Pengawasan Obat dan Makanan

Prosentase obat dan makanan yang terjamin dan memenuhi syarat kesehatan

75%

Dinas Kesehatan Daerah

 

 

4.    Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Prosentase peningkatan mutu dan standar kesehatan

80%

Dinas Kesehatan Daerah, UPTD Kesehatan dan BPK RSD Mardi

 

 

5.    Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan

80%

Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan

Prosentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar

80%

BPK RSD Mardi Waluyo

10.

Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan optimalisasi dan pengembangan sistem jaminan kesehatan

1.    Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru ? Paru

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

85%

BPK RSD Mardi Waluyo

 

 

2.    Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Prosentase peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan pasien kurang mampu

80%

Dinas Kesehatan Daerah dan BPK RSD Mardi

 

 

3.    Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru

Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

100%

RSD Mardi Waluyo

11.

Peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan

1.    Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Prosentase keluarga dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

60%

Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan

 

 

2.    Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prosentase peningkatan gizi ibu hamil, balita dan lansia

75%

Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan

 

 

3.    Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Prosentase lingkungan yang terbebas dari penyakit menular

85%

Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan

12.

Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

1.    Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Prosentase peningkatan usia harapan hidup

5%

Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan

 

 

2.    Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Prosentase lingkungan yang bersanitasi standar

75%

Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan

 

 

3.    Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Prosentase peningkatan kesehatan reproduksi remaja

70%

Bapemas dan KB dan UPTBnya

 

 

4.    Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Prosentase dan peningkatan peran dan fungsi PIKR di masing-masing sekolah

75%

Bapemas dan KB

 

 

5.    Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga

Prosentase peningkatan mutu pelatih olahraga

80%

Bapemas dan KB

 

 

6.    Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Prosentase pemasyarakatan olahraga

80%

Bapemas & KB, Dinas Pendidikan Daerah, Kelurahan

 

 

7.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Prosentase penngkatan sarana prasarana olahraga yang representatif

80%

KPABD, DKP, Kecamatan

13.

Peningkatan kuantitas kualitas  infrastruktur perekonomian terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa  daerah

1.   Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Prosentase peningkatan produktivitas tanaman pangan utama

5%

Dinas Pertanian

 

 

2.   Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Prosentase peningkatan destinasi pariwisata yang representatif

10%

Dinas Kominparda

 

 

3.   Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah saluran drainase, gorong-gorong, dan jembatan terbangun

2 bh

DPU

 

 

4.   Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Panjang turap/talud terbangun

26 m

DPU

 

 

5.   Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase panjang jalan, jembatan dan trotoar terehabilitasi

20%

DPU

 

 

6.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaanyang terpelihara

4 unit

DPU

 

 

7.   Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Prosentase pengembangan jaringan irigasi dan air bersih

15%

DPU

 

 

8.   Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah

Jumlah prasarana IPAL komunal yang terbangun

2 unit

DPU

 

 

9.   Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Prosentase pendampingan program PNPM P2KP

100%

DPU

 

 

10. Program Pembangunan Sarana Prasarana Kota

Prosentase pembangunan sarana dan prasarana kota

25%

DPU

 

 

11. Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum

Jumlah buku analisa standar bangunan gedung dan desain prototipe bangunan

1 paket

DPU

 

 

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

90%

Bappeda

 

 

13. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Prosentase kelayakan prasarana dan fasilitas LLAJ

75%

Dinas Perhubungan Daerah

 

 

14. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Prosentase kualitas pelayanan angkutan

75%

Dinas Perhubungan Daerah

 

 

15. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

85%

Dinas Perhubungan Daerah

 

 

16. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

85%

Dinas Perhubungan Daerah, Kantor Pengelola Pasar Daerah

 

 

17. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Prosentase sertifikasi aset daerah

70%

Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah

 

 

18. Program Pengembangan Informasi Pertanahan

Prosentase penyampaian informasi pertanahan kepada masyarakat

80%

KPABD

14.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat  untuk peningkatan pendapatan masyarakat

1.    Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Jumlah PKL terbina sesuai ketentuan lokasi yang diizinkan

80%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

 

 

2.    Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Prosentase peningkatan ketrampilan pemuda

60%

Bapemas KB

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Prosentase peningkatan peluang kerja yang diminati oleh pencari kerja

90%

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah

 

 

4.    Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Prosentase peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat

45%

Bapemas KB dan UPTBnya, Kecamatan

 

 

5.    Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraaan Sosial

Prosentase peningkatan keberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

80%

Dinsosnaker,Bag. Kesra, Kecamatan

 

 

6.    Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Prosentase peningkatan peluang kerja yang diminati oleh pencari kerja

90%

Dinsosnaker

 

 

7.    Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Prosentase ketahanan pangan Kota Blitar

100%

Dinas Pertanian

 

 

8.    Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Prosentase lembaga petani yang terlegalisasi oleh Dinas Pertanian

85%

Dinas Pertanian

 

 

9.    Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Prosentase produk unggulan pertanian yang terpromosikan

70%

Dinas Pertanian

 

 

10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Jumlah petani yang bertambah aksesnya terhadap teknologi pertanian

100 Org

Dinas Pertanian

 

 

11. Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Prosentase peningkatan kinerja penyuluh pertanian

50%

Dinas Pertanian

 

 

12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Prosentase peningkatan produksi hasil ternak sapid an kambing

3%

Dinas Pertanian

 

 

13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Prosentase peningkatan produktivitas perikanan

25%

Dinas Pertanian

15.

Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal

1.      Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Prosentase industri kecil dan menengah yang mampu berkembang

80%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

 

 

2.      Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Prosentase peningkatan usaha kecil menengah

80%

Dinas Koperasi dan UKM

 

 

3.      Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Prosentase pengembangan UMKM

30%

Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan dan Kelurahan

 

 

4.      Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Prosentase peningkatan keunggulan kompetitif

70%

Dinkop UKM dan Kecamatan

 

 

5.      Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Prosentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

75%

Dinkop UKM

 

 

6.      Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Prosentase peningkatan nilai investasi

60%

Bag. Perekonomian, Disperindag

 

 

7.      Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Prosentase peningkatan investasi dan penanaman modal

70%

Bappeda, KPT

 

 

8.      Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Prosentase peningkatan pelayanan pemotongan hewan di RPH

75%

Dinas Pertanian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata

40%

Dinas Kominparda, UPTD PIPP, Bag. Humas dan Protokol

16.

Peningkatan sinergi penanggulangan kemiskinan antar sektor dan antar program

1.      Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Prosentase peningkatan pembangunan ekonomi

65%

Bappeda

 

 

2.      Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Prosentase kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

70%

Bappeda

 

 

3.      Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Prosentase peningkatan perencanaan prasarana wilayah

80%

Bappeda

 

 

4.      Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prosentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja

15%

Dinsosnaker, DPU

 

 

5.      Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Prosentase peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

90%

Dinsosnaker

 

 

6.      Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Jumlah kejadian penyakit ternak

0 kasus

Dinas Pertanian

 17.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin

1.  Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat, dan PMKS Lainnya

Prosentase penurunan jumlah Keluarga MIskin

29%

Dinsosnaker, Bappeda, Bag. Kesra, Bapemas KB, Kecamatan,Kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah

Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah

100%

Dinsosnaker, Bag.Kesra, Kecamatan,Kelurahan

 

 

3.  Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase peningkatan tertib administrasi

100%

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan

 

 

4.  Program Keluarga Berencana

Prosentase peningkatan jumlah peserta KB

80%

Bapemas KB dan UPTBnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Program Pelayanan Kontrasepsi

Prosentase peningkatan peserta KB

75%

Bapemas KB

 

 

6.  Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Prosentase peningkatan peserta KB Mandiri

55%

Bapemas KB

 

 

7.  Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Prosentase peningkatan peran serta dan fungsi kader tribina dalam program KB

80%

Bapemas KB dan UPTBnya

18.

Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah

Prosentase pelayanan rehabilitasi kesejahteraan daerah

100%

Dinsosnaker, Bag. Kesra, Kecamatan, Kelurahan

19.

Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

84%

Bapemas KB, Bag. Tapem, Kecamatan, Kelurahan

 

 

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa

Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

78%

Bapemas KB dan UPTBnya, Kecamatan, Kelurahan

20.

Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan

Prosentase peningkatan kulitas anak dan perempuan

80%

Bapemas KB dan UPTBnya, Kecamatan, Kelurahan

 

 

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

100%

Bapemas KB dan UPTBnya

 

 

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Prosentase perlindungan terhadap perempuan

80%

Bapemas KB dan UPTBnya

21.

Mengembangkan sinergi pe-ran, fungsi dan kerjasama antar stakeholders pemba-ngunan

1.    Program Pengembangan Data/Informasi

Prosentase pemanfaatan data/informasi dalam proses perencanaan pembangunan

85%

DPU, Bappeda

 

 

2.    Program Perencanaan Kota Menengah dan Besar

Prosentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kota

80%

DPU, Bappeda

 

 

3.    Program Kerjasama Pembangunan

Prosentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program kerjasama pembangunan antar daerah

70%

Bappeda

 

 

4.    Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Prosentase peningkatan kerjasama antar daerah

85%

Bag. Tapem, Bag. Umum, Bag. Humas Protokol, Irda

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Prosentase peningkatan kelancaran komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat

78%

Dinas Kominparda, Bag. Humas dan Protokol

 

 

6.    Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Jumlah ketersediaan dokumen bidang informasi dan komunikasi

3 jenis dok

Dinas Kominparda

 

 

7.    Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Prosentase pengawasan peredaran barang

/jasa

100%

Disperindag

 

 

8.    Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Prosentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

73%

Disperindag, Kantor Pengelola Pasar Daerah, KPABD

 

 

9.    Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Prosentase penyebarluasan informasi pembangunan

80%

Kominparda, Humas Protokol

 

 

10. Program Pengembangan Kemitraan

Prosentase peningkatan promosi wisata Kota Blitar

15%

Dinas Kominparda

22.

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi

1.      Program Peningkatan Kapa sitas Kelembagaan Peren canaan Pembangunan Daerah

Prosentase peningkatan kualitas perencanaan daerah

80%

DPU, Bappeda

 

 

2.      Program Pelayanan Adminis trasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan kebu tuhan administrasi perkan toran

100%

Seluruh SKPD

 

 

3.      Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pemenuhan sa rana dan prasarana aparatur

74%

S eluruh SKPD

 

 

4.      Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase peningkatan disiplin aparatur

85%

Perlengkapan, Set DPRD, KPT, Pol PP

 

 

5.      Program Peningkatan Kapa sitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase peningkatan kom petensi aparatur

25%

Sekr. DPRD, BKD

 

 

6.      Program Peningkatan Pe-ngembangan Sistem Pelapo ran Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan

100%

Seluruh SKPD

 

 

7.      Program Peningkatan Kapa sitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Prosentase peningkatan lembaga perwakilan rakyat

100%

Sekr. DPRD

 

 

8.      Program Peningkatan Pela yanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kep. Daerah

Prosentase kinerja pemerin tah selama 1 tahun

100%

Bag. Tapem, Bag. Umum, Sekr. DPRD

 

 

9.      Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah

55%

Tapem, Pere konomian, PembangunanPerlengkapan, DPKD, Kec

 

 

10.   Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

Prosentase peningkatan pengelolaan daerah

82%

Bag.Umum, DPKD, Staf Ahli

 

 

11.   Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Prosentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan pembangunan

90%

DPKD, Inspektorat Daerah

 

 

12.   Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Prosentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa

80%

Inspektorat Daerah

 

 

13.   Program Penataan dan Penyempuranaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Prosentase penurunan temuan dalam pengelolaan keuangan daerah

55%

Inspektorat Daerah

 

 

14.   Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Prosentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan

85%

Bag. Ortala, DPKD, Kecamatan, KPT, Kelurahan

 

 

15.   Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Prsentase pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan

100%

Bag. Hukum, Bag. Ortala, Staf Ahli

 

 

16.   Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase pemenuhan diklat pegawai

85%

BKD

 

 

17.   Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Prosentase pemanfaatan profil kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan

70%

Bapemas KB

 

 

18.   Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

4500 org

Bag. Ortala, BKD, Bappemas KB

 

 

19.   Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Pemerintah

Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan

80%

Kecamatan, Kelurahan, Bag. Ortala

 

 

20.   Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan

70%

Bag. Tapem, Bag. Ortala

 

 

21.   Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Prosentase pelaksanaan pelayanan perizinan daerah

100%

KPT

 

 

22.   Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah

Prosentase pemanfaatan data statistic dalam perencanaan pembangunan

90%

Bappeda, Kecamatan, Kelurahan

 

 

23.   Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Prosentase kelayakan sistem administrasi kearsipan

15%

KPABD

 

 

24.   Program Penyelamatan dan Pelestarian Barang/Arsip Daerah

Prosentase barang/arsip daerah yang terkelola dengan tertib

75%

KPABD, DKP

 

 

25.   Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Prosentase sarana dan prasarana kearsipan yang dipelihara

100%

KPABD

 

 

26.   Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan

60%

KPABD

 

 

27.   Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Prosentase peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi terlatih

25%

Dinas Kominparda

 

 

14. Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Prosentase peningkatan kinerja penyuluh pertanian

50%

Dinas Pertanian

 

 

28.   Program Pengembangan Informasi Pertanahan

Prosentase penyampaian informasi pertanahan kepada masyarakat

80%

KPABD

23.

Peningkatan manajemen pe-ngelolaan air limbah, persam pahan dan lingkungan hidup melalui proses pembelajaran pembangunan yang partisipatif

1.    Program Pengembangan Kiner ja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Jumlah prasarana IPAL komunal yang terbangun

2 unit

DPU

 

 

2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam & LH

Prasarana sarana informasi yang bisa diakses

100%

KLH, Kecamatan

24.

Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup

1.  Program Lingkungan Sehat Perumahan

Prosentase penyediaan air bersih dan sanitasi dasar permukiman

20 %

DPU

 

 

2.  Program Perencanaan Tata Ruang

Prosentase penyusunan dan sosialisasi  perencanaan tata ruang

70%

DPU dan Bappeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah Gakin penerima IMB gratis, Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang & Persentase pema-haman IMB masyarakat

105 gakin

7 dok

 

10 %

DPU

 

 

4.  Program Pengendalian Peman faatan Ruang

Prosentase pengendalian pemanfaatan ruang

65%

DPU

 

 

5.  Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Prosentase peningkatan pengelolaaan RTH

85%

DKP

25.

Peningkatan konservasi lingkungan hidup

1.    Program Pengendalian Pence-maran dan Perusakan Ling-kungan Hidup

Prosentase penurunan ting kat pencemaran dan perusa kan lingkugan hidup

32%

DKP, KLH, Kecamatan

 

 

2. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah

Prosentase peningkatan kualitas pengolahan sampah

95%

DKP

 

 

3. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

Prosentase peningkatan kualitas sumber daya alam

65%

KLH, Kec, Kelurahan

 

 

4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Persentase peningkatan ke-sesuaian baku mutu lingk

85%

KLH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.    Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan Tahun 2012

1.      Misi I : Mewujudkan Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Berketuhanan Yang Maha Esa

URAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

URUSAN

URAIAN INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2012

REALI SASI 2012

REALISASI CAPAIAN

PREDI KAT

MISI I : MEWUJUD KAN MA-SYARAKAT YANG BER WAWASAN KEBANGSAAN & BER KETUHA-NAN YANG MAHA ESA

 

Meningkat-kan wawa san kebang saan dan jati diri masya rakat Kota Blitar

Meningkat-nya sema-ngat nasio nalisme, pelestarian & pengembangan nilai seja-rah, budaya dan kearifan lokal

Peningkatan wawasan kebangsaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Urusan ke- satuan bangsa dan politik dalam negeri

2. Urusan ke-budayaan

3. Urusan ke satuan bang sa, politik dan perlindungan masyarakat

4. Urusan seni budaya

 

 

 

 

 

 

Jumlah konflik karena SARA

kejadian

0

0

100.00

Sangat Berhasil

Jumlah grup kesenian

grup

170

147

86.47

Sangat Berhasil

Jumlah even budaya khas kota Blitar

even budaya

3

3

100.00

Sangat Berhasil

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

sarana

11

11

100.00

Sangat Berhasil

Tingkat partisipasi politik masyarakat

%

71

71

100.00

Sangat Berhasil

Meningkat-kan penerap an nilai-nilai keagamaan dalam kehi-dupan sosial kemasyara-katan

Meningkat-nya aktua lisasi nilai-nilai kea-gamaan

Jumlah sarana ibadah dibanding penduduk

%

1:332

1:447

34.64

Tidak Berhasil

Rasio lulusan Siswa SD agama Islam bisa baca Al Qur?an dan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain

%

100

98

98.00

Sangat Berhasil

Rasio KDRT terhadap jumlah keluarga

%

0.04

0.01

75.00

Sangat Berhasil

Konflik karena agama

kejadian

0

0

100.00

Sangat Berhasil

Meningkat-nya ketaatan masyarakat terhadap norma sosial

Prosentase kriminalitas yang bisa terselesaikan

%

72

55

73.33

Berhasil

Jumlah pelanggaran lalulintas

kali

4000

85

4705.88

Sangat Berhasil

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

%

80

99.4

124.25

Sangat Berhasil

Prosentase poskamling aktif

%

62

76.22

122.94

Sangat Berhasil

2.      Misi II : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan

URAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

URUSAN

URAIAN INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2012

REALISASI 2012

REALISASI CAPAIAN

PREDI KAT

 MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan

Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan

Peningkatan mutu dan akses pendidikan

Urusan Pendidikan

Rata-rata jumlah murid dalam 1 rombel :

SD

SMP

SLTA

 

%

%

%

 

26.5

28.9

34

 

32

32

312

 

120.75

110.73

917.65

 

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Jumlah guru berkualifikasi sesuai dengan kompetensi/guru layak

SD

SMP

SLTA

 

%

%

%

 

72

92

92.8

 

100

100

100

 

138.89

108.70

107.76

 

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Rasio guru dan murid :

SD

SMP

SLTA

 

Rasio

Rasio

Rasio

 

1:17.35

1:13.35

1:13.70

 

1:17.60

1:13.40

1:13.80

 

100.32

100.07

100.14

 

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Rata-rata nilai ujian nasional :

SD

SMP

SLTA

 

%

%

%

 

7.9

7.7

7.8

 

8.1

7.35

7.31

 

102.53

95.45

93.72

 

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Angka rata-rata lulusan ujian nasional

SD

SMP

SLTA

 

%

%

%

 

99.5

99.7

99.4

 

100

99.82

99.62

 

100.50

100.12

100.22

 

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Angka partisipasi sekolah (murni siswa berasal dari Kota Blitar)

SD

SMP

SLTA

 

%

%

%

 

100

90

100

 

120.03

91.24

109.24

 

120.03

101.38

109.24

 

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan

Angka putus sekolah (murni siswa berasal dari Kota Blitar)

SD

SMP

SLTA

 

%

%

%

 

0.06

0.09

1.01

 

0.047

0.1

0.78

 

127.66

90.00

129.49

 

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

Sangat Berhasil

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya penerapan kurikulum pendidikan karakter dan budi pekerti

Jumlah kurikulum muatan lokal

kurikulum

2

2

100.00

Sangat Berhasil

Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Angka rata-rata lama sekolah

tahun

9.9

9.9

100.00

Sangat Berhasil

Prosentase angkatan kerja berpendidikan tinggi

%

73

69.16

94.74

Sangat Berhasil

Jumlah perpustakaan umum

unit

1

1

100.00

Sangat Berhasil

Jumlah koleksi buku perpustakaan

eksemplar

103474

10337

9.99

Tidak Berhasil

Pengunjung perpustakaan dalam 1 th

orang

215674

1699

0.79

Tidak Berhasil

Angka melek huruf

%

98.5

98.8

100.30

Sangat Berhasil

 

 

 

3.      Misi III : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Yang Adil Dan Merata

URAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

URUSAN

URAIAN INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2012

REALISASI 2012

REALISASI CAPAIAN

PREDI KAT

MISI 3 : MENING KATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA

Meningkat-kan pemera-taan pelaya- nan kesehat an

Meningkat kan pelaya nan keseha tan yang bermutu

Peningkatan mutu dan akses kesehatan

1. Urusan kesehatan

 

 

 

 

 

2. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

 

 

 

 

 

 

Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk

%

91.44

90

98.43

Sangat Berhasil

Rasio puskesmas, pustu per kelurahan

Rasio

0.95:1

0.95:1

100.00

Sangat Berhasil

Tingkat cakupan peserta KB aktif

%

77.2

73.71

95.48

Sangat Berhasil

Rasio posyandu balita per RW

Rasio

0.87:1

0.85:1

97.70

Sangat Berhasil

Rasio posyandu lansia per kelurahan

Rasio

1:01

2.5:1

250.00

Sangat Berhasil

Prosentase rumah tangga miskin yang terlayani jaminan kesehatan

%

100

100

100.00

Sangat Berhasil

Meningkat nya kualitas derajat kesehatan masyarakat

Usia harapan hidup

tahun

72.45

72.23

99.70

Sangat Berhasil

Prevalensi kurang gizi

%

1.4

1.15

82.14

Sangat Berhasil

Angka kematian bayi /1000 kelahiran hidup

Jiwa

17

14.25

83.82

Sangat Berhasil

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup

Jiwa

1.3

0.5

260.00

Sangat Berhasil

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 penduduk

Jiwa

45

101

44.55

Tidak Berhasil

Angka kesakitan demam berdartah

Penderita

25.6

6.28

24.53

Sangat Berhasil

Jumlah rumah tangga yang dipantau dan ber PHBS

Rumah Tangga

75

82.79

110.39

Sangat Berhasil

 

4.      Misi IV : Memantapkan Pelaksanaan Perekonomian Daerah Yang Berbasis Kerakyatan Dan Penanggulangan Kemiskinan

URAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

URUSAN

URAIAN INDIKATOR

SATUAN

TARGET 2012

REALISASI 2012

REALISASI CAPAIAN

PREDI KAT

MISI 4 : MEMAN-TAPKAN PELAKSANAAN PER-EKONO MIAN DAERAH YANG BERBASIS KERAKYATAN DAN PENANG GULA-NGAN KE MISKINAN

Terlaksananya pengemba-ngan infra-struktur pere konomian ter utama yang mendukung pengemba-ngan pariwi sata, perda-gangan dan jasa

Meningkatnya infrastruktur perekonomian masyarakat

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perekonomian

1. Urusan Pekerjaan Umum

2. Urusan Perhubungan

3. Urusan Penanaman Modal

4. Urusan Pariwisata

5. Urusan Koperasi dan UKM

6. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

7. Urusan Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

%

99.70

99.00

99.30

Sangat Berhasil

Panjang jalan yang diterangi PJU dengan panjang jalan keseluruhan

%

55.00

30.00

54.55

Sangat Berhasil

Rasio jaringan irigasi dengan luas lahan baku sawah

rasio

0.71

0.69

97.18

Sangat Berhasil

Prosentase rumah tangga pengguna listrik

%

100.00

100.00

100.00

Sangat Berhasil

Jumlah pasar tradisional

lokasi

6.00

6.00

100.00

Sangat Berhasil

Jumlah restoran/rumah makan

buah

50.00

60.00

120.00

Sangat Berhasil

Jumlah obyek wisata

buah

-

-

0.00

 

Jumlah wisatawan per tahun

orang

440,000

1,119,346

254.40

Sangat Berhasil

Lama inap/wisatawan

hari

1.30

1.40

107.69

Sangat Berhasil

Tingkat hunian hotel

%

51.72

17.90

34.61

Tidak Berhasil

Jumlah lokasi anjungan tunai mandiri (ATM)

lokasi

26.00

31.00

119.23

Sangat Berhasil

Jumlah Perbankan

unit

16.00

20.00

125.00

Sangat Berhasil

Perizinan satu pintu

unit

ada

ada

100.00

Sangat Berhasil