bappeda@blitarkota.go.id 0342807805

Operator Website

Pemanfaatan Limbah Cair Tahu Menjadi Nata de Soya untuk Mengurangi Pencemaran di Lingkungan Kelurahan Pakunden Kota Blitar   PENDAHULUAN Latar Belakang Latar Belakang Munculnya Inovasi Industri  tahu  merupakan  salah satu jenis home industry yang menjadikan biji     kedelai     sebagai     bahan     utama untuk menghasilkan produk utamanya berupa tahu. Selain produk utama...

       Menindaklanjuti Peraturan Presiden di atas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam...

      Hasil dokumen Studi Kelayakan Pengembangan SMP Negeri 3 Kota Blitar. telah menetapkan bahwa Pengembangan SMP Negeri 3 Kota Blitar layak untuk dilaksanakan dengan beberapa syarat dan rekomendasi, yaitu (1) Rekomendasi Kelayakan dan Tata Ruang, (2) Rekomendasi Kelayakan Aspek Sosial, Budaya dan Lingkungan, (3) Rekomendasi Kelayakan Teknis, (4) Rekomendasi Kelayakan Lokasi, (5) Rekomendasi Kelayakan Pembiayaan. Hasil dokumen tersebut juga telah menetapkan lokasi...

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin. Untuk itu Pemerintah Kota Blitar berupaya menyajikan Indeks kepuasan Masyarakat secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan diinstansi pemerintah khususnya Dinas kesehatan kota Blitar kepada masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat, yang dikumpulkan melalui survai kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik. Tujuan...

Dalam melaksanakan pelayanan publik di Indonesia telah dipedomani oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor: 16 tahun 2014 tentang  pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pada kenyataannya, pelayanan yang dilakukan masih banyak mengalami hambatan, bahkan masih dikatakan mengecewakan. Sifat monopoli pemerintah...

Top