SEKRETARIAT

 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjalankan fungsi :

a.    pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;

b.    pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja badan dari masing – masing bidang secara terpadu;

c.    pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;

d.    perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;

e.    fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kota;

 f.    pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan;

g.    pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA) Badan;

h.    pengkoordnasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan;

 i.    fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Badan;

 j.    pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan;

k.    pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan;

 l.    pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;

m.    pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

n.    pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;

o.       fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;

p.       fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

q.       pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;

r.       fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

s.       pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

 t.       fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);

u.       fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

v.       fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

w.       fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota  (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

x.       pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

y.       penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

z.       penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;

 aa.   penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;

 

bb.  pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;

 cc.   pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.